PIDIE JAYA – Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Pidie Jaya Tahun 2027 di Kecamatan Jangka Buya berlangsung dinamis. Forum ini menjadi momentum penting bagi sinkronisasi antara aspirasi dari tingkat Gampong (desa) dengan agenda strategis pembangunan daerah.

Digelar di Aula Kantor Camat Jangka Buya sejak pagi pukul 09.00 WIB hingga menjelang waktu zuhur, forum perencanaan ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, Keuchik Gampong, Tuha Peut, para imum mukim, Pendamping Desa (PD) dan Pendamping Lokal Desa (PLD), perwakilan pemuda, tokoh adat, serta jajaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK).

Urgensi Infrastruktur Penyelamat

Sejumlah usulan prioritas kembali mengemuka, yang paling menonjol adalah kebutuhan mendesak akan pembangunan jembatan penghubung antara Gampong Meuko Jurong dan Gampong Meuko Meugit. Infrastruktur ini dinilai vital untuk mobilitas ekonomi warga antardesa.

Selain jembatan, pembangunan tanggul atau tebing pengaman sungai yang membentang dari wilayah Meuko Jurong hingga Kiran menjadi tuntutan utama. Warga melaporkan bahwa abrasi sungai telah mengancam pemukiman mereka selama bertahun-tahun tanpa solusi permanen.

Apresiasi Komitmen Pemerintah

Bupati Pidie Jaya, H. Syibral Malasyi, dalam berbagai kesempatan menekankan bahwa percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan mitigasi bencana adalah fokus utama pemerintahannya. Hal ini sejalan dengan usulan rehabilitasi perumahan layak huni bagi masyarakat kurang mampu di Jangka Buya.

Koordinator Kecamatan Pendamping Desa Jangka Buya, Bustami, S.Pd.I, menyambut baik keterbukaan pemerintah daerah dalam menyerap aspirasi warga. Menurutnya, pendekatan preventif seperti usulan pembangunan bundaran di persimpangan utama kecamatan juga menunjukkan kesadaran akan pentingnya aspek keselamatan publik.

“Kami melihat sinergi yang kuat. Musrenbang ini bukan sekadar formalitas, melainkan ruang sinkronisasi agar setiap usulan desa benar-benar terintegrasi dalam RKPK dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.”

Penutupan agenda Musrenbang ini diakhiri dengan penandatanganan berita acara kesepakatan daftar usulan prioritas yang akan dibawa ke tingkat kabupaten. Masyarakat berharap dokumen perencanaan ini tidak hanya menjadi catatan di atas kertas, tetapi segera terealisasi demi kemajuan pidie jaya. (DM)